Selamat DatangDi Website PPID Kabupaten Barru Tentang PPID Profil PPID .PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Barru No. 042/Kep-481-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan...
Selamat Datang
Di Website PPID Kabupaten Barru

Tentang PPID

.PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Barru No. 042/Kep-481-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, setelah direvisi menjadi Keputusan Bupati Barru No. 800/Kep181-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barru  No. 042/Kep-481-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Adapun tugas PPID adalah :

  1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  5. pengujian konsekuensi;
  6. pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
  7. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebdjakan yang diambii untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Direktur Utama BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam hal ini dipermaklumkan agar pemohon informasi publik dapat memilah informasi yang diinginkan sehingga dapat menghubungi PPID di SKPD masing-masing.Sebagai contoh, bila pemohon informasi publik menginginkan informasi publik dengan isu lingkungan hidup, maka dapat menghubungi PPID yang berada di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Barru. Contoh lain, bila yang diinginkan adalah terkait KTP, Akta Kelahiran dan sejenisnya, maka dapat menghubungi PPID Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru Untuk lebih lengkapnya terkait dengan kedudukan PPID di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka dapat dilihat di Peraturan Bupati Barru No. 042/Kep-481-Huk/2011, pada tahun 2016 telah dilakukan revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Pembentukan Susunan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen.

 Tugas dari PPID Utama :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  13. Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri dan keputusan Kepala Daerah.

    Wewenang dari PPID Utama :

  14. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  15. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  16. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  17. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  18. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Layanan Informasi Publik

Video Informasi
Alur Dokumentasi
Daftar Informasi Publik
Form Permohonan Informasi
Form Keberatan
Layanan Informasi

Berita

Informasi Covid -19

Terima Ranperda Inisiatif DPRD, Plt Bupati Nasruddin AM Puji Kinerja DPRD Barru
PPIDBARRU- Memberi dasar hukum bagi aktivitas penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menginginkan Badan...
Read More "Terima Ranperda Inisiatif DPRD, Plt Bupati Nasruddin AM Puji Kinerja DPRD Barru"
Plt. Bupati Barru Nasruddin AM Sebut Forum Genre Barru Memukau
Barrukab- Perwakilan BKKBN Sulsel gelar pemilihan Duta Genre Sulsel dari perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sulsel. Barru yang belum genap sebulan juga membentuk Forum Genre-nya mengirim duta...
Read More "Plt. Bupati Barru Nasruddin AM Sebut Forum Genre Barru Memukau"
Plt. Bupati Nasruddin AM, Temui Korban Kebakaran dan Angin Kencang di Pujananting
Barrukab- Beberapa tahun terakhir, zakat di Kabupaten Barru terus hadir bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semua yang berhak menerima dan...
Read More "Plt. Bupati Nasruddin AM, Temui Korban Kebakaran dan Angin Kencang di Pujananting"
Terima Ranperda Inisiatif DPRD, Plt Bupati Nasruddin AM Puji Kinerja DPRD Barru
PPIDBARRU- Memberi dasar hukum bagi aktivitas penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menginginkan Badan...
Read More "Terima Ranperda Inisiatif DPRD, Plt Bupati Nasruddin AM Puji Kinerja DPRD Barru"
Plt. Bupati Barru Nasruddin AM Sebut Forum Genre Barru Memukau
Barrukab- Perwakilan BKKBN Sulsel gelar pemilihan Duta Genre Sulsel dari perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sulsel. Barru yang belum genap sebulan juga membentuk Forum Genre-nya mengirim duta...
Read More "Plt. Bupati Barru Nasruddin AM Sebut Forum Genre Barru Memukau"
Plt. Bupati Nasruddin AM, Temui Korban Kebakaran dan Angin Kencang di Pujananting
Barrukab- Beberapa tahun terakhir, zakat di Kabupaten Barru terus hadir bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semua yang berhak menerima dan...
Read More "Plt. Bupati Nasruddin AM, Temui Korban Kebakaran dan Angin Kencang di Pujananting"

Terima Ranperda Inisiatif DPRD, Plt Bupati Nasruddin AM Puji Kinerja DPRD Barru

PPIDBARRU- Memberi dasar hukum bagi aktivitas penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menginginkan Badan Permusyawaratan Desa berperan untuk mewakili masyarakat untuk menjamin pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu, BPD diharapkan menjadi lembaga penyeimbang dalam …

Plt. Bupati Barru Nasruddin AM Sebut Forum Genre Barru Memukau

Barrukab- Perwakilan BKKBN Sulsel gelar pemilihan Duta Genre Sulsel dari perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota Se-Sulsel. Barru yang belum genap sebulan juga membentuk Forum Genre-nya mengirim duta andalannya mengikuti ajang bergengsi ini. Walhasil, nama Barru pun menggema pada malam Grand Final yang puncaknya dihelat pada salah satu Hotel di Makassar. Juara Satu …

Plt. Bupati Nasruddin AM, Temui Korban Kebakaran dan Angin Kencang di Pujananting

Barrukab- Beberapa tahun terakhir, zakat di Kabupaten Barru terus hadir bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semua yang berhak menerima dan mendapatkan bantuan seakan terus disisir bersama baik melalui informasi masyarakat maupun secara terstruktur oleh jajaran pemerintah daerah termasuk masukan relawan Baznas yang tersebar di semua …