Juni 2, 2016

PPID KABUPATEN BARRU

Salah satu produk Undang-Undang yang mengatur tatakelola informasi bagi publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.Sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1), bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, atau sejak tanggal 30 April 2010. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan menjamin hak warga Negara di Indonesia untuk mendapatkan hak mengakses informasi publik.

Di Kabupaten Barru kami telah mencoba menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini mulai tahun 2013 dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, yang mana Bagian Humas dan Protokol Setda Barru ditetapkan sebagai PPID Utama.

Di tahun 2016 kami membuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Tata Kerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Perbup Nomor 19 Tahun 2016, Tanggal 13 Mei 2016). Di tahun 2017, kami mengubah Perbup tersebut yang disesuaikan dengan Permendagri No.3 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menjadi Perbup No.36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Barru dan dari Perbup tersebut Kami menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barru (SK Bupati Nomor: 28/ Diskominsta/ I/ 2019).

Di tahun 2017 Kabupaten Barru masuk Peringkat V dalam Pengganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (PPK) dimana PPID merupakan salah satu Tim yang ikut memberi kontribusi  dalam Rencana Aksi tersebut.Dengan keterbukaan informasi publik terhadap pelayanan, di harapkan Badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya agar terwujud Pemerintahan yang baik dimana merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahanpraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, ditetapkannya PPID ini bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
  2. Menjamin pemenuhan Hak Warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
  3. Memberikan standar pelayanan informasi bagi Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barru secara cepat, tepat dan sederhana.

Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang transparan, efektif dan efesien, serta dapat dipertanggungjawabkan.